Kelompok Perlindungan Anak Desa

Kekerasan pada anak telah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia juga Pemerintah Daerah termasuk Pemda kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Pemda kabuaten Sumba Timur. Tingginya angka kekerasan pada anak terutama untuk jenis kekerasan seksual yang kecenderungannya terus naik dari tahun ke tahun mengharuskan Pemerintah perlu mengajak seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah dan merespon isu perlindungan anak, salah satunya melalui gerakan nasional Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masysrakat (PATBM) yang telah dicanangkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sumba Integrated Development (SID) mitra ChildFund Indonesia turut serta untuk mensukseskan gerakan tersebut dengan memfasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas bagi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPA Desa) yang terdiri dari keterwakilan berbagai unsur masyarakat. Desa Mali Iha Kecamatan Kodi Kabupaten SBD, Desa Makamenggit dan Desa Tana Tuku di Kabupaten Sumba Timur adalah tiga desa yang sementara berproses menjadi model pengembangan KPA Desa yang difasilitasi oleh SID.

Berbagai pendampingan sudah dan akan diberikan oleh SID, mulai dari proses penyadaran dan membangun pemahaman bagi masyarakat dan stakeholder didesa, indentifikasi faktor-faktor berisiko, pelatihan perlindungan anak, membangun system rujukan serta pembentukan Team KPA Desa termasuk membantu desa membuat peraturan desa tentang perlindungan anak.

SID memandang perlu untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada khususnya yang dimiliki oleh masyarakat desa melalui kebijakan pengelolaan dana desa; UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, PP nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, serta peraturan Mentri terkait prioritas penggunaan dana desa yang memberikan ruang kepada desa untuk mendukung secara kebijakan dan juga anggaran untuk kerja-kerja perlindungan anak. secara strategis SID menempuh empat tahap advokasi dalam membangun mekanisme perlindungan anak ditingkat desa, yaitu ; 1) Membangun kesadaran masyarakat terkait realita isu perlindungan anak pada level nasional, kabupaten dan desa melalui penyampaian data dan informasi terkait isu anak, 2) Memperkuat pemahaman masyarakat terkait kebijakan, mekanisme serta peran serta publik dalam mendorong dan mendukung tersedianya ruang yang aman bagi anak sampai di level desa, 3) Meningkatkan keterlibatan para pihak didesa untuk ikut dalam upaya pencegahan dan respon isu perlindungan anak, 4) Memfasilitasi dan mendorong tersedianya komitment pemerintah desa dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat kerja-kerja perlindungan anak dalam scope desa yang bersangkutan.

Sesuai pengalaman dan pantauan dilapangan ditemukan bahwa penanganan terhadap isu perlindungan anak masih belum dilakukan secara baik walaupun telah ada banyak lembaga yang dibentuk tetapi belum dapat bekerja secara optimal dikarenakan berbagai keterbatasan sumber daya. Respon terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak belum dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, dimana fokus penyelesaian kasus masih condong tertuju pada penanganan pelaku kekerasan tetapi proses layanan pemulihan anak penyintas kekerasan belum dilakukan sebagaimana mestinya. 

Dengan terbentuknya komunitas perlindungan anak sampai dilevel desa seperti KPA Desa ini nantinya diharapkan respon terhadap isu perlindungan anak akan lebih mengutamakan pada perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak dasar anak penyintas kekerasan. Lebih jauh kerja KPA Desa ini diharapkan kedepannya akan fokus juga pada upaya membangun kesadaran serta mekanisme perlindungan anak yang lebih kuat sampai ke level keluarga. /va

Share
comments
comments
Dikembangkan oleh Taman Komputer